Aktivitas pinjam-meminjam bukan hal asing dalam kehidupan sehari-hari. Sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, manusia tidak lepas dari kebiasaan ini — baik dalam skala kecil seperti meminjam peralatan belajar, maupun dalam skala lebih besar seperti pinjaman uang dan barang kebutuhan hidup. Meski tampak sederhana, Islam mengatur praktik ini dengan ketentuan yang jelas dan tidak boleh dikesampingkan, terutama di era pinjaman online (pinjol) yang kian menjamur namun belum seluruhnya sejalan dengan prinsip syariat.
3 Prinsip Utama Pinjam-Meminjam Menurut Islam
- Menjauhi Riba dalam Segala Bentuknya
Prinsip yang paling mendasar dan tidak bisa ditawar adalah penghapusan riba dari setiap transaksi pinjam-meminjam. Riba dalam Islam diartikan sebagai tambahan atau bunga yang dibebankan di atas jumlah pokok pinjaman dan harus dibayar oleh peminjam saat pengembalian.
Larangan ini bersifat tegas dan tidak bermakna ganda, sebagaimana yang Allah Swt. firmankan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
- Segera Melunasi Utang Tanpa Mengulur Waktu
Prinsip kedua menekankan pentingnya menunaikan kewajiban membayar utang pada waktunya. Penundaan yang dimaksud bukan karena ketidakmampuan, melainkan tindakan seseorang yang sebenarnya telah memiliki kesanggupan finansial namun sengaja memperlambat pembayaran. Perbuatan semacam ini secara tegas dinyatakan haram dalam Islam.
Rasulullah Saw. bersabda dalam hadis yang tercatat dalam riwayat Imam Bukhari:
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu membayar menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”
Hadis ini memperjelas bahwa menunda pembayaran secara sengaja bagi yang mampu bukan hanya membawa dosa, tetapi juga meruntuhkan martabat dan kehormatan orang tersebut dalam pandangan agama.
- Melapangkan Hati bagi yang Sungguh-Sungguh Tidak Mampu
Prinsip ketiga menempatkan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari transaksi utang-piutang dalam Islam. Ketika seorang peminjam benar-benar tidak berdaya melunasi kewajibannya, maka sudah sepatutnya pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran waktu sampai kondisi sang peminjam membaik. Lebih jauh lagi, apabila ketidakmampuan itu terbukti nyata, maka mengikhlaskan seluruh atau sebagian utang dipandang sebagai amal kebaikan yang sangat tinggi nilainya.
Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 280:
“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
Konsep Pinjam-Meminjam dalam Fikih Muamalah Islam
Dalam khazanah Fikih Muamalah, aktivitas pinjam-meminjam dikenal dengan istilah Ariyah atau I’arah. Kitab Al-Fiqh al-Minhaji mendefinisikan keduanya sebagai pemberian izin untuk memanfaatkan suatu barang yang dibolehkan secara syariat, dengan ketentuan bahwa kondisi fisik barang tersebut tidak berkurang atau berubah akibat pemakaian.
Dasar hukum yang membolehkan praktik ini merujuk pada QS. Al-Maidah ayat 2: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.”
Konsepsi Ariyah mensyaratkan terpenuhinya empat rukun berikut:
Pertama — Mu’ir (pihak yang meminjamkan): wajib merupakan seseorang yang layak melakukan tabarru’ (tindakan non-komersil) dan berstatus sebagai pemilik sah barang yang akan dipinjamkan.
Kedua — Musta’ir (pihak peminjam): individu yang secara hukum diakui sah menerima akad tabarru’ dari pihak pemberi.
Ketiga — Musta’ar (barang yang dipinjamkan): harus memenuhi empat syarat — mengandung manfaat yang jelas, manfaatnya menjadi hak pihak pemberi pinjaman, penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat, serta tidak berpotensi menggerus nilai fisik barang selama dimanfaatkan.
Keempat — Shighat (ijab kabul): ungkapan resmi yang menjadi penanda sah bahwa izin pemanfaatan barang telah diberikan secara formal.
Apa Bedanya Ariyah dengan Al-Qardh?
Kedua istilah ini acap kali dipahami secara keliru sebagai satu hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan:
Ariyah menyangkut izin penggunaan manfaat barang (intifa’) semata — bukan pemindahan kepemilikannya. Barang yang dipinjam harus dikembalikan kepada pemilik asalnya dalam wujud dan kondisi yang sama, tanpa boleh diganti dengan barang lain.
Al-Qardh justru berlandaskan pada peralihan hak milik secara penuh. Dalam akad ini, barang yang diserahkan boleh digantikan dengan barang serupa — yang wajib dijaga konsistensinya hanyalah nilai dan sifatnya, bukan identitas fisik barang itu sendiri.
Mendalami prinsip-prinsip pinjam-meminjam dalam Islam sesungguhnya bukan sekadar memperkaya pengetahuan agama — ini adalah bekal praktis yang amat dibutuhkan di tengah gempuran produk keuangan digital masa kini, termasuk pinjaman online yang belum tentu sesuai dengan koridor syariat Islam. Dengan konsisten menerapkan tiga pilar utama — menolak riba, melunasi utang tepat waktu, dan berlapang dada terhadap yang kesulitan — umat Islam diharapkan mampu mengelola aktivitas muamalah secara lebih bermartabat, berkeadilan, dan diberkahi Allah Swt. 🤲🏻